firdhanramadhansmart

Just another WordPress.com site

Kejahatan Umum

on May 10, 2011

1. ARTI KEJAHATAN TERHADAP KETENTUAN UMUM
Kata- kata “kejahatan terhadap ketertipan umum” itu telah dipakai oleh pembentuk undang- undang sebagai nama dari kumpulan kejahatan- kejahatan, yang oleh pembentuk undang- undang telah diatur dalam Buku II Bab V KUHP.
Menurut profesor Simon kata- kata “kejahatan terhadap ketertiban umum yang sifatnya kurang jelas atau yang menurut sifatnya dapat diartikan secara lebih luas dari arti yang sebenarnya menerut pembentukan undang- undang atau menurut sifatnya lebih luas, oleh pembentuk undang- uandang telah dipakai untuk menyebutkan sekumpulan kejahatan- kejahatan, yang menurut sifatnya dapat dapat menimbulkan bahaya bagi ketertiban dan ketentuan umum.
Profesor- profesor van Hantum_van Bemmelen telah menyebutkan kejahatan- kejahatan yang diatur dalam Buku II Bab V KUHP itu sebagai kejahatan- kejahatan terhadap terhadap berfungsinya masyarakat dan negara
Didalam Memorie van to Elechting, kejahatan- kejahatan yang diatur dalam Buku II Bab V KUHP itu bukanlah kejahatan- kejahatan yang secara langsung ditunjukkan:

a. Terhadap keamanan dari negara
b. Terhadap tindakan- tindakan dari alat- alat perlengkapannya
c. Terhadap tubuh atau harta kekayaan dari seseorang tertentu, melainkan kejahatan- kejahatan yang dapat mendatangkan bahaya bagi kehidupan bermasyarakat dan yang dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah didalam masyarakat.
Akan tetapi penjelasan didalam Memorie van to Elechting itu ternyata hanya benar untuk dikatakan pada waktu Wetboek van Strafrecht baru saja terbentuk, karena dinegeri Belanda kemudian telah timbul kebutuhan- kebutuhan baru untuk melarang seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa, yang menurut pembentukan undang- undang disana dipandang lebih tepat untuk disebut sebagai kejahatan- kejahatan terhadap ketetiban umum, dari pada kejahatan terhadap ketertiban negara.
Dari bunyi pasal 131 Wetboek van Strafrecht dapat disimpulkan bahwa kejahatan terhadap ketertiban umum itu tidak lagi hanya terbatas pada pengertian menurut pembentukan undang- undang, melainkan telah diperluas dengan memasukkan juga kedalam pengertiannya, yakni jenis- jenis kejahatan yang sebenarnya ditunjukkan kepada “penguasa” negara.

2. KEJAHATAN- KEJAHATAN TERHADAP KETENTUAN UMUM

a. Tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan pemerintah didepan umum.
“Barang siapa didepan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintahan indonesia diancam dengan pidana penjara selama- lamanya tujuh tahun atau dengan pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”
(Pasal 154)
Dari ketentuan pasal 154, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia didepan umum itu hanya terdiri dari unsur- unsur obyektif yakni:
1. Didepan umum
2. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan
3. Terhadap pemerintah indonesia
Unsur “didepan umum” dalam ketentuan pidana ini merupakan suatu keadaan yang membuat pelaku menjadi dapat di pidana karena jika perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia itu tidak dilakukan oleh pelaku di depan umum, maka pelaku tersebut tidak akan dapat dijatuhi pidana karena melangar larangan yang diatur dalam Pasal 145.
Dengan adanya syarat bahwa perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia itu harus dinyatakan didepan umum; kiranya perlu diketahui pernyataan seperti itu tidak perlu dilakukan oleh pelaku di tempat- tempat umum, yakni tempat- tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang melainkan cukup perasaan permusuhan, kebencian atua mereeendaaahkan ttterhadap pemerintah, oleh pelaku telah dinyatakan dengan cara demikian rupa, sehingga pernyataannya telah didengar oleh public.
Akan tetapi itu tidak berarti, bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dilakukan ditempat- tempat umum. Pernyataan seperti itu dapat saja dilakukan ditempat- tempat umum, akan tetapi ia harus dapat didengar oleh public. Jika disuatu tempat umum seorang pelaku telah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah kepada seorang tertentu, maka perbuatannya tidak dapat disebut sebagai tindak pidana yang terdapat pada pasal 154.
Unsur Obyektif dua yang terdapat pada pasa 154 ialah: menyatakan perasaan pemusuhan, kebencian atau menyatakan kebencian yang bersifat merendahkan. Itu juga berarti bahwa memberitahukan, menunjukkan atau menjelaskan perasaan permusuhan, tidak hanya terbatas pada perbuatan pengucapan dengan lisan melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan- tindakan.
Karena perbuatan tersebut itu dapat dilakukan baik dengan ‘lisan’ maupun dengan ‘tindakan- tindakan’;kiranya orang perlu hati- hati agar prilaku terlarang yang diatur dalam pasal tersebut jangan sampai di anggap sebagai termasuk dalam pengertian tindak pidana.
Jika kita berbicara tentang pemerintah indonesia di dalam rumusan pasal 154 maka ini berkaitan dengan pengertian pemerintah yang dijelaskan dalam pasal 4 (1) dan pasal 17 UUD yang dinamakan pemerintah itu terdiri dari presiden (wakil presiden) dan para mentrinya.
Dengan demikian sudah jelas, bahwa yang dimaksud dengan pemerintah di indonesia dalam didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 154 ialah pemerintah indonesia yang terdiri dari presiden wakil presiden beserta mentri- mentrinya.
Dengan demikian agar seorang pelaku itu tidak dapat disebut sebagai telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 154, maka disidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus membuktikan:
1. Bahwa pelaku talah menghendaki menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan merendahkan terhadap pemerintah Indonesia
2. Bahwa pelaku mngetahui pernytaan dari perasaannya telah ia lakukukan didepan umum
3. Bahwa pelaku mengetahui perasaan yang ia nyatakan di depan umum itu merupakan perasaan permusuhan, kebencian dan merendahkan
4. Bahwa pelaku mengetahui perasaan permusuhan, kebencian dan merendahkan telah ia tunjukkan kepada pemerintah Indonesia
Jika kesengajaan terhadap salah satu unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 154 itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus mutuskan pembebasan dari tuntutanhukum bagi pelaku.

b. Tindak pidana dengan sengaja didepan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut orang di Indonesia.
“Dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di indonesia
b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.” (Pasal 156a)
Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156a pada dasarnya melarang orang:
1. Dengan sengaja didepan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
2. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-tuhanan yang maha Esa
Tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a KUHP tersebut di atas terdiri dari:
a. Unsur subjektif: dengan sengaja
b. Unsur- unsur objektif:
1. Di depan umum
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
3. Yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia
Tindak pidana kedua yang diatur dalam pasal 156a KUHP tersebut di atas terdiri dari :
a. Unsur- unsur subjektif:
1. Dengan sengaja
2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan yang Maha Esa
b. Unsur- unsur objektif:
1. Di depan umum
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
Karena unsur “dengan sengaja” oleh pembentuk undang- undang telah ditetapkan didepan unsur- unsur yang lain, maka kesengajaan pelaku itu juga harus ditunjukkan unsur- unsur yang lain, itu berarti bahwa disidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dibuktikan:
a. Bahwa pelaku telah “menghendaki” mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
b. Bahwa pelaku “mengetahui” perasaan yang ia keluarkan atau perbuatan yang ia lakukan itu telah terjadi didepan umum
c. Bahwa pelaku “mengetahui”perasaan yang ia keluarkan atau perbuatan yang ia lakukan itu bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan
d. Bahwa pelaku “mengetahui” perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan itu telah ditunjukkan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia
Dalam “Laporan Penelitian Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidana”, menyebutkan tiga macam teori yang dapat dijadikan dasar pembentukan delik- delik tersebut:
1. Yang memandang ketertiban umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi
2. Yang hendak melindungi rasa keagamaan
3. Yang ,melihat agama sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi
Jika “kehendak” atau salah satu “pengetahuan” pelaku sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas.
Referensi:
P.A.F. Lamintang,SH, Delik- Delik Khusus, (Bandung. Universitas Katolik Parahyangan: 1987) Hal: 431
KUHP, Hal: 59
Drs Ahmad Sihabuddin, Drs, Juhaya S.Praja, Delik Agama Dalam Hukum Pidana Diindonesia, (Bandung, Angkasa: 1993) Hal: 57


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: